Perjanjian Waitangi 1840: Mengapa Masih Diperdebatkan?

Perjanjian Waitangi mulai ditandatangani pada 6 Februari 1840. Perjanjian ini menjadi dokumen pendirian Selandia Baru. Namun, teks bahasa Inggris dan Māori menjelaskan kewenangan politik secara berbeda. Teks Inggris mengatur penyerahan kedaulatan kepada Kerajaan Inggris. Teks Māori memakai istilah yang berarti pemerintahan sekaligus menjanjikan kewenangan penuh para kepala suku.

Jika Anda ingin memahami mengapa perjanjian ini masih diperdebatkan, mulailah dari perbedaan itu. Hampir semua penandatangan menandatangani teks Māori. Penyitaan tanah yang terjadi kemudian, penyelidikan atas pelanggaran perjanjian, dan perdebatan tentang prinsip hukumnya membuat makna janji-janji tersebut terus menjadi persoalan publik.

Kapan dan di mana Perjanjian Waitangi ditandatangani?

Penandatanganan dimulai di Waitangi, di tepi Bay of Islands. Lokasinya berada di Northland, Pulau Utara, Selandia Baru. Hōne Heke menjadi kepala suku Māori pertama yang menandatangani di sana pada 6 Februari 1840. Sekitar 40 kepala suku menandatangani pada hari itu.

Perjanjian ini berawal dari instruksi yang dikeluarkan pada 1839. Pemerintah Inggris menugaskan William Hobson untuk merundingkan penyerahan kedaulatan atas Selandia Baru dan mendirikan koloni Inggris. Misionaris Henry Williams dan putranya, Edward, menerjemahkan draf bahasa Inggris ke bahasa Māori pada malam 4 Februari 1840.

Pengumpulan tanda tangan terus berlangsung di berbagai wilayah negeri itu. Hingga September, sekitar 500 kepala suku lainnya ikut menandatangani. Karena itu, Anda perlu memahami 6 Februari sebagai awal proses penandatanganan.

Apa isi pasal-pasal Perjanjian Waitangi?

Perjanjian ini memiliki tiga pasal. Pasal pertama dalam bahasa Inggris mengatur penyerahan kedaulatan kepada Ratu. Pasal pertama dalam bahasa Māori menggunakan kāwanatanga, yang berarti pemerintahan. Perbedaan rumusan ini menjadi inti perselisihan tentang kewenangan yang disetujui para kepala suku untuk diserahkan.

Pasal kedua juga berbeda di antara kedua teks. Versi Inggris menjamin kepemilikan atas tanah, hutan, dan wilayah perikanan. Versi Māori menjanjikan tino rangatiratanga, atau kewenangan penuh para kepala suku, atas tanah, desa, dan taonga. Jaminan kepemilikan dan janji kewenangan kepala suku membawa implikasi berbeda terhadap kendali.

Pembelian tanah menimbulkan perselisihan lain dalam pasal kedua. Teks Inggris memberi Kerajaan hak eksklusif untuk membeli tanah Māori. Sebagian orang Māori dan Inggris memahaminya sebagai kesempatan pertama untuk membeli. Pembeli tunggal dan pembeli yang mendapat prioritas merupakan dua pengaturan berbeda.

Pasal ketiga menjanjikan perlindungan Ratu dan hak-hak sebagai kawula Inggris kepada Māori. Janji ini perlu dibaca bersama ketentuan tentang pemerintahan, kewenangan kepala suku, dan kepemilikan. Membaca ketiga pasal menunjukkan mengapa perjanjian ini tidak dapat dipahami hanya melalui klausul kedaulatan.

Perbandingan sehari-hari membantu menjelaskan sengketa pembelian itu. Memberi seseorang kesempatan pertama untuk membeli properti Anda berbeda dari menyetujui bahwa hanya orang tersebut yang boleh membelinya. Perbedaan antara prioritas dan hak eksklusif itulah yang muncul dari pasal kedua.

Mengapa Perjanjian Waitangi masih diperdebatkan di Selandia Baru?

Hobson memproklamasikan kedaulatan Inggris atas Selandia Baru pada 21 Mei 1840. Saat itu, tanda tangan masih dikumpulkan di tempat lain. Kantor Kolonial kemudian menyatakan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku bagi komunitas Māori yang kepala sukunya tidak menandatanganinya.

Hilangnya tanah membuat jaminan dalam perjanjian menjadi persoalan nyata. Undang-Undang Permukiman Selandia Baru, yang disahkan pada 3 Desember 1863, mengizinkan penyitaan tanah komunitas Māori yang dianggap memberontak terhadap kekuasaan Ratu. Orang Māori yang mendukung pemerintah atau tetap netral juga kehilangan tanah.

Penyelidikan yang dilakukan kemudian menelaah apa yang sebenarnya disepakati kepala-kepala suku tertentu pada Februari 1840. Pada 14 November 2014, laporan Te Paparahi o Te Raki dari Tribunal Waitangi menyimpulkan bahwa kepala suku yang menandatangani di Waitangi, Waimate, dan Mangungu tidak menyerahkan kewenangan mereka untuk membuat hukum atas rakyat dan tanah mereka.

Laporan itu secara tegas tidak memutuskan persoalan terpisah: kapan atau bagaimana Kerajaan memperoleh kedaulatan yang dijalankannya sekarang. Temuannya menyangkut kesepakatan yang dibuat para penandatangan pada Februari tersebut. Memahami batas cakupan ini membantu Anda melihat kekuatan sekaligus batas kesimpulannya.

Apa yang diubah oleh Undang-Undang Perjanjian Waitangi 1975?

Undang-Undang Perjanjian Waitangi tertanggal 10 Oktober 1975 membentuk Tribunal Waitangi. Tujuannya adalah menyelidiki pengaduan Māori tentang pelanggaran perjanjian. Pada awalnya, tribunal hanya dapat memeriksa pengaduan terkait tindakan pemerintah pada masa itu.

Amendemen pada 1985 memperluas kewenangan tersebut hingga mencakup pelanggaran historis sejak 1840. Dengan demikian, tindakan-tindakan terdahulu masuk dalam jangkauan penyelidikan tribunal. Perbedaan ini penting karena sejarah perjanjian mencakup penyitaan tanah yang diizinkan pada 1863.

Kedudukan konstitusional perjanjian juga berbeda dari kemungkinan penegakannya di pengadilan. Menurut Kementerian Kehakiman Selandia Baru, perjanjian ini dipandang sebagai dokumen konstitusional. Hak-hak yang bersumber darinya hanya dapat ditegakkan di pengadilan jika peraturan perundang-undangan secara tegas merujuk pada perjanjian tersebut.

Apa saja prinsip Perjanjian Waitangi?

Tribunal Waitangi tidak menetapkan prinsip-prinsip perjanjian sebagai satu daftar tetap untuk semua klaim. Setiap panel menentukan prinsip mana yang berlaku bagi sengketa yang ditanganinya. Karena itu, prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dengan memperhatikan persoalan khusus yang sedang diperiksa.

Pendekatan ini berbeda dari usulan dalam RUU Prinsip-Prinsip Perjanjian, yang berupaya menetapkan prinsip-prinsip tersebut dalam undang-undang. Perdebatan itu menyangkut cara menuangkan komitmen perjanjian ke dalam hukum. Perdebatan ini berjalan beriringan dengan perselisihan yang lebih lama tentang rumusan pasal-pasalnya.

Bagaimana prinsip Perjanjian Waitangi diterapkan dalam layanan kesehatan?

Kerangka perjanjian Kementerian Kesehatan mengacu pada laporan Hauora 2019. Kerangka ini menetapkan lima prinsip: penentuan nasib sendiri bagi Māori, kesetaraan hasil kesehatan, perlindungan aktif, pilihan, dan kemitraan. Prinsip-prinsip ini menghubungkan perjanjian secara langsung dengan penyelenggaraan layanan kesehatan.

Kemitraan mengatur partisipasi Māori bersama Kerajaan dalam mengelola, merancang, memberikan, dan memantau layanan kesehatan. Prinsip pilihan mensyaratkan sumber daya yang memadai bagi layanan kaupapa Māori, yang mengikuti pendekatan Māori. Prinsip ini juga mensyaratkan penyediaan layanan yang sesuai secara budaya di seluruh layanan kesehatan. Bagi Anda sebagai pembaca, ketentuan ini memperjelas hubungan antara perjanjian yang ditandatangani pada 1840 dan keputusan tentang layanan.

Bagaimana nasib RUU tentang Perjanjian Waitangi?

RUU Prinsip-Prinsip Perjanjian diajukan pada 7 November 2024. Berlandaskan kebijakan Partai ACT, RUU ini bertujuan menetapkan prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum. David Seymour membela usulan tersebut dengan argumen bahwa semua orang seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Para penentangnya berpendapat bahwa hak Māori berasal dari kesepakatan dengan Kerajaan dan tidak semestinya diperlakukan sebagai hak istimewa berdasarkan ras. Parlemen menolak RUU itu pada pembacaan kedua tanggal 10 April 2025. Hasil pemungutan suara adalah 112 menolak dan 11 mendukung.

Apa itu Waitangi Treaty Grounds?

Lord dan Lady Bledisloe memberikan kawasan Waitangi kepada rakyat Selandia Baru pada 1932. Area bersejarah intinya seluas 4,8 hektare mencakup Treaty House, Te Whare Rūnanga, dan tiang bendera bersejarah. Tempat-tempat ini menghubungkan sejarah politik perjanjian dengan lingkungan bersejarah yang masih bertahan.

Kawasan bersejarah tersebut diajukan ke Daftar Tentatif Warisan Dunia UNESCO pada 30 Maret 2007. Te Whare Rūnanga dibuka pada 6 Februari 1940, bertepatan dengan peringatan 100 tahun perjanjian. Rumah pertemuan ini memadukan gaya ukiran dari berbagai komunitas Māori di seluruh Selandia Baru.

Linimasa

• 1839: Inggris memerintahkan Hobson untuk merundingkan penyerahan kedaulatan dan mendirikan koloni.
• 4 Februari 1840: Henry dan Edward Williams menerjemahkan draf pada malam itu.
• 6 Februari 1840: Penandatanganan dimulai di Waitangi.
• September 1840: Sekitar 500 kepala suku lainnya telah menandatangani sejak penandatanganan awal di Waitangi.
• 3 Desember 1863: Undang-Undang Permukiman Selandia Baru mengizinkan penyitaan tanah.
• 10 Oktober 1975: Undang-Undang Perjanjian Waitangi membentuk tribunal.
• 1985: Tribunal memperoleh kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran sejak 1840.
• 14 November 2014: Tribunal menerbitkan temuannya tentang kewenangan yang tetap dipegang para penandatangan pada Februari.
• 7 November 2024: RUU Prinsip-Prinsip Perjanjian diajukan ke Parlemen.
• 10 April 2025: Parlemen menolak RUU tersebut pada pembacaan kedua.

Detail yang tidak akan Anda temukan dalam buku panduan

Perjanjian yang masih bertahan terdiri atas sembilan dokumen. Tujuh berupa kertas dan dua berupa perkamen. Bentuk fisiknya mencerminkan proses penandatanganan yang berlanjut setelah pertemuan pertama di Waitangi.

Pada 1841, petugas arsip George Eliott menyelamatkan dokumen perjanjian dan stempel koloni dari kantor-kantor pemerintah yang terbakar di Auckland. Kelangsungan dokumen perjanjian ini bergantung pada penyelamatan tersebut, hanya setahun setelah penandatanganan dimulai.

Thomas Morland Hocken menemukan perjanjian itu di ruang bawah tanah sebuah gedung pemerintah pada 1908. Kondisinya rusak, kemungkinan akibat tikus. Bagian yang hilang dipulihkan pada 1913 menggunakan salinan faksimile yang dibuat pada 1877.

FAQ

Apakah seluruh perjanjian ditandatangani pada 6 Februari 1840?

Tidak. Sekitar 40 kepala suku menandatangani di Waitangi pada hari itu. Sekitar 500 kepala suku lainnya menandatangani hingga September, dan hampir semua penandatangan menandatangani teks Māori.

Apakah laporan 2014 memutuskan kapan Kerajaan memperoleh kedaulatan?

Tidak. Laporan Te Paparahi o Te Raki secara tegas tidak memutuskan pertanyaan tersebut. Laporan itu menemukan bahwa kepala suku yang menandatangani di Waitangi, Waimate, dan Mangungu pada Februari 1840 tetap memegang kewenangan membuat hukum atas rakyat dan tanah mereka.

Apakah prinsip-prinsip perjanjian selalu sama?

Tribunal Waitangi tidak menggunakan satu daftar tetap untuk setiap klaim. Panel-panelnya mengidentifikasi prinsip yang relevan bagi masing-masing sengketa. Kerangka Kementerian Kesehatan menetapkan lima prinsip untuk layanan kesehatan.

Sumber

1. Wikipedia bahasa Turki — Perjanjian Waitangi tr.wikipedia.org
2. UNESCO — Kawasan bersejarah Waitangi Treaty Grounds whc.unesco.org
3. Arsip Selandia Baru — Linimasa perjanjian archives.govt.nz
4. NZ History — Sekilas tentang perjanjian nzhistory.govt.nz
5. Wikipedia bahasa Inggris — Perjanjian Waitangi en.wikipedia.org
6. Arsip Selandia Baru — Perjanjian Waitangi dan proses terbentuknya archives.govt.nz
7. NZ History — Perbedaan antara kedua teks nzhistory.govt.nz
8. NZ History — Undang-undang penyitaan tanah disahkan nzhistory.govt.nz
9. NZ History — Tribunal Waitangi dibentuk nzhistory.govt.nz
10. Tribunal Waitangi — Tribunal Waitangi waitangitribunal.govt.nz
11. Tribunal Waitangi — Tribunal dan perjanjian waitangitribunal.govt.nz
12. Kementerian Kehakiman Selandia Baru — Te Tiriti o Waitangi justice.govt.nz
13. Tribunal Waitangi — Laporan tahap 1 penyelidikan Te Paparahi o Te Raki diterbitkan waitangitribunal.govt.nz
14. Kementerian Kesehatan Selandia Baru — Kerangka Te Tiriti o Waitangi health.govt.nz
15. Kementerian Kehakiman Selandia Baru — RUU Prinsip-Prinsip Perjanjian justice.govt.nz
16. Associated Press — Anggota parlemen Selandia Baru menolak usulan undang-undang untuk mendefinisikan ulang Perjanjian Waitangi yang menjadi dasar pendirian negara apnews.com
17. Waitangi Treaty Grounds — Te Whare Rūnanga waitangi.org.nz

FAQ

Image: Te Tiriti o Waitangi – The Treaty of Waitangi, 1840 (25363620341).jpg — Archives New Zealand from New Zealand, CC BY-SA 2.0