Kaisar Jepang: Perubahan Kekuasaan Tennō dari Masa ke Masa

Kekuasaan Kaisar Jepang (Japonya imparatoru) berubah dari wewenang kerajaan menjadi kedudukan yang berdampingan dengan pemerintahan militer, lalu menjadi pemegang kedaulatan konstitusional dalam sistem Meiji. Shogun menjalankan kekuasaan militer, sementara takhta tetap memberikan legitimasi. Sejak Konstitusi 1947 berlaku, Tennō menjadi simbol negara dan persatuan rakyat, tanpa kekuasaan pemerintahan.

Bagaimana takhta bisa mengesahkan kedudukan seorang shogun pada 1192, tetapi tidak memiliki kekuasaan pemerintahan menurut Konstitusi 1947? Anda dapat memahami perubahan ini dengan menelusuri bukti awal penggunaan gelar, pembatasan oleh shogun, serta konstitusi 1889 dan 1947. Lembaga kekaisaran bertahan, tetapi wewenang yang melekat padanya berubah secara mendasar.

Bagaimana membedakan legenda asal-usul dan sejarah yang terdokumentasi?

Kisah pendirian tradisional menempatkan pendirian Jepang oleh Jimmu pada 660 SM. Kisah itu juga menyebutnya sebagai keturunan Amaterasu. Ini merupakan cerita legenda. Asal-usul historis dinasti tersebut ditelusuri pada zaman Kofun.

Pedang Inariyama menawarkan jenis bukti yang berbeda: sebuah inskripsi pada benda yang masih ada. Wakatakeru yang disebut dalam inskripsi itu umumnya diidentifikasi sebagai Kaisar Yūryaku. Tahun dalam siklus penanggalan pada inskripsi tersebut paling sering ditafsirkan sebagai 471 M, meskipun para peneliti juga membahas kemungkinan 531 M.

Karena itu, Anda perlu membedakan tahun tradisional 660 SM dari penanggalan inskripsi yang masih diperdebatkan. Yang pertama merupakan bagian dari kisah pendirian. Yang kedua melibatkan penafsiran bukti fisik. Keduanya tidak boleh disajikan sebagai titik awal yang sama pastinya bagi sejarah kekaisaran yang terdokumentasi.

Bagaimana gelar Tennō dan lembaga kekaisaran berkembang?

Gelar Tennō tercatat dalam dokumen sejak abad ketujuh. Gelar ini juga diterapkan secara retrospektif kepada penguasa Jepang sebelumnya. Karena itu, penyebutan seorang penguasa awal sebagai Tennō tidak membuktikan bahwa ia menggunakan gelar tersebut semasa hidupnya.

Dalam penelitian pada 1981, Kikushi Hon-iden menafsirkan inskripsi Inariyama sebagai bukti bahwa penguasa Jepang menggunakan gelar Daiō, yang berarti “raja agung”, pada abad kelima dan keenam. Temuan ini membedakan sejarah lembaga penguasa dari sejarah gelar yang digunakannya kemudian.

Asal-usul gelar tersebut masih diperdebatkan. Salah satu teori menyatakan bahwa gelar itu dipinjam langsung dari penggunaan oleh Gaozong, penguasa Dinasti Tang. Hon-iden menentang penjelasan tersebut. Ia mengusulkan bahwa Tennō mungkin pertama kali digunakan di Jepang untuk menyebut penguasa dari masa lampau.

Landasan administratifnya terlihat dalam sejarah kelembagaan Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Badan ini menelusuri asal-usulnya ke ketentuan organisasi negara dalam Kode Taihō, yang diterbitkan pada 701 di bawah Kaisar Monmu. Dengan demikian, gelar dan struktur administrasi memberikan bukti yang berbeda tentang perkembangan lembaga kekaisaran.

Wewenang apa yang tetap dimiliki kaisar di bawah pemerintahan shogun?

Pengaruh kekaisaran tidak selalu bergantung pada siapa yang sedang menduduki takhta. Para mantan kaisar, termasuk Shirakawa, Toba, dan Go-Shirakawa, sangat memengaruhi politik istana. Periode 1086 hingga 1185 dikenal sebagai insei, atau pemerintahan oleh kaisar yang telah turun takhta.

Pemerintahan militer membawa pembagian kekuasaan yang berbeda. Minamoto no Yoritomo mengalahkan para pesaingnya dari klan Taira pada 1185 dan mendirikan pemerintahan militer di Kamakura. Pada 1192, Kaisar Go-Toba mengangkatnya sebagai seii tai shōgun. Kekuasaan militer memperoleh legitimasi melalui lembaga kekaisaran.

Pengangkatan itu membantu Anda membedakan dua jenis wewenang. Yoritomo telah mendirikan pemerintahan militer pada 1185. Pengangkatannya oleh kaisar menyusul pada 1192. Takhta tetap penting secara politik meskipun pemerintahan militer menjalankan kekuasaan.

Para kaisar juga berusaha merebut kembali wewenang politik secara langsung. Pada 1333, Kaisar Go-Daigo dan para pendukungnya menggulingkan Keshogunan Kamakura. Restorasi Kenmu yang mereka jalankan bertujuan mengembalikan kekuasaan politik kepada takhta.

Upaya itu tidak menghasilkan tatanan yang bertahan lama. Ashikaga Takauji mengusir Go-Daigo dari Kyoto pada 1336 dan menempatkan seorang kaisar tandingan. Istana Selatan milik Go-Daigo di Yoshino bersaing dengan Istana Utara di Kyoto hingga 1392. Persaingan antardua istana kekaisaran menjadi bagian dari perebutan kekuasaan.

Keshogunan Tokugawa kemudian memberlakukan pembatasan tegas terhadap kehidupan istana. Peraturannya yang terdiri dari 17 pasal pada 1615 menetapkan pembelajaran dan kesenian sebagai kegiatan utama penguasa. Peraturan ini menentukan peran kaisar di bawah pemerintahan militer.

Bagaimana Konstitusi Meiji 1889 menetapkan wewenang kaisar?

Restorasi Meiji mengubah kedudukan politik takhta pada 3 Januari 1868. Kekuatan pendukung pembaruan melakukan kudeta istana untuk menyingkirkan pemerintahan militer Tokugawa. Kaisar kembali ke pusat kekuasaan politik.

Konstitusi Meiji, yang diundangkan pada 11 Februari 1889, menetapkan kedudukan itu secara hukum. Pasal 3 menyatakan bahwa kaisar suci dan tidak dapat diganggu gugat. Pasal 4 menetapkannya sebagai kepala negara yang menghimpun hak kedaulatan dalam dirinya.

Ketentuan tersebut berlaku bersamaan dengan persyaratan yang melibatkan parlemen. Pasal 5 dan 37 mensyaratkan persetujuan Parlemen Kekaisaran untuk pembentukan undang-undang. Pasal 6 mengatur pengesahan undang-undang oleh kaisar. Hak kedaulatan berada pada kaisar, tetapi pembentukan undang-undang tetap membutuhkan keterlibatan parlemen.

Pasal 7 memberi kaisar wewenang atas kegiatan parlemen. Ia dapat memanggil Parlemen Kekaisaran untuk bersidang, menangguhkan masa sidangnya, dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, konstitusi menempatkan wewenang kelembagaan yang penting di tangan kaisar.

Wewenang militer dan diplomatik juga dinyatakan secara tegas. Pasal 11 memberi kaisar komando tertinggi atas angkatan darat dan angkatan laut. Pasal 13 memberinya wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian.

Para menteri juga memiliki peran konstitusional yang jelas. Menurut Pasal 55, mereka bertanggung jawab atas nasihat yang diberikan kepada kaisar. Undang-undang, peraturan, dan perintah kaisar mengenai urusan negara membutuhkan tanda tangan pendamping seorang menteri. Membaca ketentuan ini bersama Pasal 3 dan 4 memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang wewenang kaisar.

Bagaimana Konstitusi 1947 mengubah kedaulatan dan peran kaisar?

Peralihan tersebut melewati penyerahan Jepang pada 1945. Maklumat Hirohito yang menerima Deklarasi Potsdam bertanggal 14 Agustus. Rekaman suaranya disiarkan melalui radio pada tengah hari tanggal 15 Agustus.

Dokumen penyerahan yang ditandatangani di Teluk Tokyo pada 2 September 1945 menempatkan wewenang pemerintahan kaisar dan pemerintah Jepang di bawah Panglima Tertinggi Sekutu. Hal ini mendahului pengaturan ulang kedaulatan melalui konstitusi.

Konstitusi baru diundangkan pada 3 November 1946 dan mulai berlaku pada 3 Mei 1947. Pasal 1 menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal itu menetapkan kaisar sebagai simbol negara dan persatuan rakyat, dengan kedudukan yang bersumber dari kehendak rakyat.

Pasal 4 meniadakan kekuasaan pemerintahan bagi kaisar. Kaisar hanya dapat melakukan tindakan dalam urusan negara yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 3 mensyaratkan nasihat dan persetujuan kabinet untuk seluruh tindakan tersebut. Kabinet bertanggung jawab atas tindakan itu.

Pengangkatan pejabat memperlihatkan cara kerja pengaturan ini. Berdasarkan Pasal 6, kaisar mengangkat perdana menteri yang ditetapkan oleh parlemen. Ia mengangkat ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh kabinet. Jika Anda membaca bahwa kaisar “mengangkat” pejabat tersebut, proses penetapan menurut konstitusi perlu diperhatikan: pemilihannya berada di tangan lembaga lain.

Pewarisan takhta secara turun-temurun berlanjut berdasarkan Pasal 2. Namun, Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran yang mengatur suksesi menjadi undang-undang yang dibentuk oleh parlemen. Konstitusi mempertahankan pewarisan takhta sekaligus menempatkan kerangka hukumnya dalam legislasi parlemen.

Detail yang tidak Anda temukan dalam buku panduan

Bukti Inariyama berasal dari pedang besi yang ditemukan dalam penggalian gundukan makam Inariyama di Saitama pada 1968. Inskripsinya memuat 115 karakter. Benda kecil itu menyediakan bukti penting dalam pembahasan tentang penguasa awal dan gelar mereka.

Insiden Jubah Ungu memperlihatkan campur tangan militer dalam pemberian kehormatan keagamaan. Pada 1629, pemerintahan Tokugawa mencabut hak istimewa mengenakan jubah ungu yang telah diberikan istana kepada sejumlah rohaniwan Buddha sejak 1615. Dengan demikian, pemberian jenjang keagamaan oleh kaisar dapat dikenai intervensi.

Tatanan 1889 juga memisahkan administrasi rumah tangga kekaisaran dari struktur kabinet biasa. Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran yang diterbitkan bersamaan dengan konstitusi menempatkan urusan internal dinasti di luar pembahasan parlemen. Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran beroperasi secara independen dari kabinet.

Pasal 8 Konstitusi 1947 menjangkau sesuatu yang akrab dalam kehidupan sehari-hari: memberi dan menerima hadiah. Pemberian harta kepada rumah tangga kekaisaran, penerimaan harta olehnya, dan hadiah darinya membutuhkan persetujuan parlemen. Bahkan transaksi rumah tangga kekaisaran pun menjadi terikat pada persyaratan persetujuan parlemen.

Perubahan administrasi memperkuat pergeseran konstitusional tersebut. Pada 3 Mei 1947, Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran menjadi sebuah kantor di bawah perdana menteri. Jumlah pegawainya, yang mencapai lebih dari 6.200 segera setelah perang, turun menjadi kurang dari 1.500.

Linimasa

• 660 SM: Tahun pendirian tradisional yang dikaitkan dengan Jimmu; sebuah kronologi legendaris.
• 471 M: Penanggalan yang paling banyak diterima untuk inskripsi Inariyama; 531 M merupakan alternatifnya.
• Abad ketujuh: Tennō muncul dalam bukti dokumenter.
• 701: Kode Taihō diterbitkan di bawah Monmu.
• 1086–1185: Para kaisar yang telah turun takhta memengaruhi politik istana selama masa insei.
• 1185: Yoritomo mendirikan pemerintahan militer di Kamakura.
• 1192: Go-Toba mengangkat Yoritomo sebagai shogun.
• 1333: Restorasi Kenmu oleh Go-Daigo dimulai.
• 1336–1392: Istana kekaisaran Utara dan Selatan bersaing.
• 1615: Penguasa Tokugawa menerbitkan peraturan istana yang terdiri dari 17 pasal.
• 3 Januari 1868: Restorasi Meiji mengembalikan kaisar ke pusat politik.
• 11 Februari 1889: Konstitusi Meiji diundangkan.
• 15 Agustus 1945: Rekaman maklumat Hirohito disiarkan.
• 2 September 1945: Penyerahan Jepang menempatkan wewenang kaisar dan pemerintah di bawah Panglima Tertinggi Sekutu.
• 3 November 1946: Konstitusi baru diundangkan.
• 3 Mei 1947: Kedaulatan rakyat dan peran simbolis kaisar mulai berlaku secara konstitusional.

Pertanyaan Umum

Apakah Jepang didirikan pada 660 SM?

Itu adalah tahun tradisional yang dikaitkan dengan legenda pendirian Jepang oleh Jimmu. Asal-usul historis dinastinya ditelusuri pada zaman Kofun.

Apakah shogun menghapus wewenang kaisar?

Lembaga kekaisaran tetap memberikan legitimasi. Pengangkatan Yoritomo oleh Go-Toba pada 1192 memperlihatkan peran tersebut, sementara peraturan Tokugawa menunjukkan adanya pembatasan terhadap istana.

Apakah kaisar pada 1889 membuat undang-undang sendirian?

Konstitusi mensyaratkan persetujuan Parlemen Kekaisaran untuk pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 5 dan 37. Pasal 6 mengatur pengesahan oleh kaisar.

Apakah Konstitusi 1947 mengizinkan kaisar memerintah?

Pasal 4 meniadakan kekuasaan pemerintahan bagi kaisar. Pasal 3 mensyaratkan nasihat dan persetujuan kabinet untuk tindakan kaisar dalam urusan negara.

Sumber

1. Wikipedia bahasa Turki — Kaisar Jepang tr.wikipedia.org
2. Wikipedia bahasa Inggris — Kaisar Jepang en.wikipedia.org
3. Shigaku Zasshi — Tentang Gelar Penguasa di Jepang dan Tiongkok Kuno jstage.jst.go.jp
4. Museum Prefektur Saitama untuk Gundukan Makam Kuno Sakitama — Kofun Inariyama sakitama-muse.spec.ed.jp
5. Terbitan Tahunan Penelitian Museum Saitama 17 — Tahun Shingai pada Pedang Besi Inariyama sakitama-muse.spec.ed.jp
6. Badan Rumah Tangga Kekaisaran — Sejarah Badan Rumah Tangga Kekaisaran kunaicho.go.jp
7. Sejarah Jepang Cambridge — Insei cambridge.org
8. Museum Seni Metropolitan — Jepang, 1000–1400 M metmuseum.org
9. Japan Society — Tatanan Politik Zaman Tokugawa japansociety.org
10. Universitas Negeri Ohio, Origins — Restorasi Meiji di Jepang origins.osu.edu
11. Perpustakaan Parlemen Nasional — Konstitusi Kekaisaran Jepang ndl.go.jp
12. Perpustakaan Parlemen Nasional — Maklumat Kaisar tentang Pengakhiran Perang ndl.go.jp
13. Perpustakaan Parlemen Nasional — Dokumen Penyerahan ndl.go.jp
14. Perpustakaan Parlemen Nasional — Tabel Kronologi ndl.go.jp
15. Perpustakaan Parlemen Nasional — Konstitusi Jepang ndl.go.jp
16. Badan Rumah Tangga Kekaisaran — Kaisar kunaicho.go.jp

FAQ

Image: Emperor of Japan Birthday Akihito 2017.png — Artanisen, CC BY-SA 4.0