Rencana Pembagian Palestina (Filistin) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB disahkan Majelis Umum PBB pada 29 November 1947 sebagai Resolusi 181 (II). Rencana ini mengusulkan negara Arab dan negara Yahudi yang merdeka, terhubung melalui uni ekonomi, serta pemerintahan internasional untuk Yerusalem (Kudüs). Sebagian besar organisasi Yahudi menerimanya. Orang Arab Palestina dan negara-negara Arab menolaknya. Perang saudara, lalu perang antarnegara, menyusul dan menghalangi pelaksanaannya sebagaimana direncanakan.
Mengapa rencana untuk dua negara juga mengatur mata uang bersama, sebuah enklave Arab, dan Yerusalem yang terpisah? Ketentuan ini memperlihatkan bahwa usulan PBB mencakup lebih dari pembagian wilayah. Dengan menelusuri kerja komite, peta, dan peristiwa hingga 1949, Anda dapat membedakan pengaturan yang dimaksud dalam resolusi dari garis penguasaan yang terbentuk setelah perang.
Mengapa PBB mengusulkan pembagian Palestina pada 1947?
Inggris (Birleşik Krallık) meminta PBB merekomendasikan masa depan Palestina. Pada 15 Mei 1947, PBB membentuk Komite Khusus PBB untuk Palestina, yang dikenal sebagai UNSCOP. Anggotanya berasal dari 11 negara. Tugas komite ini membawa persoalan masa depan Palestina ke sebuah badan internasional ketika wilayah tersebut masih berada di bawah Mandat Inggris.
UNSCOP tidak mencapai satu sikap bersama. Laporannya, tertanggal 3 September 1947, mencatat bahwa tujuh anggota mendukung pembagian dengan uni ekonomi. India (Hindistan), Iran (İran), dan Yugoslavia (Yugoslavya) mendukung solusi federal. Australia (Avustralya) abstain. Jadi, pembagian merupakan usulan mayoritas komite. Namun, bentuk pengaturan ketatanegaraan lain juga mendapat dukungan.
Organisasi-organisasi Yahudi bekerja sama dengan UNSCOP. Komite Tinggi Arab menolak berpartisipasi. Komite itu mempersoalkan tidak dibahasnya kemerdekaan dan belum dipisahkannya masalah pengungsi Yahudi di Eropa (Avrupa) dari masa depan Palestina. Keberatan ini menyangkut kerangka penyelidikan itu sendiri, sebelum Majelis Umum melakukan pemungutan suara tentang pembagian.
Apa tujuan utama Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Tujuan utama rencana ini adalah mengganti Mandat Inggris dengan negara Arab dan negara Yahudi yang merdeka. Keduanya akan terhubung melalui uni ekonomi. Yerusalem akan memiliki pemerintahan internasional khusus dan tidak menjadi bagian dari salah satu negara. Usulan ini menggabungkan pemisahan politik, pengaturan ekonomi bersama, dan tata pemerintahan tersendiri untuk kota tersebut.
Jadwalnya ditetapkan secara spesifik. Angkatan bersenjata Inggris harus ditarik paling lambat 1 Agustus 1948. Negara Arab dan negara Yahudi, beserta tata pemerintahan khusus Yerusalem, harus terbentuk dua bulan setelah penarikan itu. Batas akhir pembentukannya adalah 1 Oktober 1948.
Negara-negara yang diusulkan juga harus menjalankan ketentuan perlindungan bagi penduduknya. Rencana ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, bahasa, atau jenis kelamin. Kelompok minoritas dijamin memperoleh pendidikan dalam bahasa mereka sendiri. Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan yang diusulkan, bersama batas wilayah, kemerdekaan, dan kerja sama ekonomi.
Apa sebenarnya yang diputuskan Resolusi PBB 181?
Majelis Umum mengesahkan Resolusi 181 (II) pada 29 November 1947. Hasil pemungutan suaranya adalah 33 mendukung, 13 menolak, dan 10 abstain. Satu anggota tidak ikut memberikan suara. Teks resolusi merekomendasikan kepada Inggris dan anggota PBB lainnya agar menerima dan melaksanakan rencana pembagian tersebut.
Makna hukum resolusi ini diperdebatkan. Oxford Bibliographies mencatat bahwa Sekretariat PBB, Uni Soviet (Sovyetler Birliği), dan Badan Yahudi menganggapnya mengikat. Negara-negara Arab menentangnya karena dinilai bertentangan dengan hak orang Arab Palestina untuk menentukan nasib sendiri melalui pembentukan satu negara. Inilah posisi-posisi hukum yang saling bertentangan mengenai resolusi yang sama.
Penerimaan di antara masyarakat yang terkait juga berbeda. Menurut Arsip Nasional Amerika Serikat (Amerika Birleşik Devletleri), sebagian besar organisasi Yahudi menerima rencana tersebut. Orang Arab Palestina menolak pembagian karena menganggapnya menguntungkan orang Yahudi dan tidak adil bagi penduduk Arab yang akan tetap tinggal di dalam negara Yahudi yang diusulkan. Pemungutan suara Majelis Umum tidak menyelesaikan perselisihan itu.
Bagaimana cara membaca peta Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Mulailah dari tiga unsur wilayah yang diusulkan: negara Yahudi, negara Arab, dan kawasan internasional Yerusalem. Perhitungan luas yang dilaporkan Wikipedia berbahasa Inggris mencantumkan 15,264 kilometer persegi untuk negara Yahudi, 11,592 untuk negara Arab, dan 176 untuk kawasan Yerusalem. Angka-angka ini menggambarkan usulan pembagian, bukan hasil penguasaan wilayah setelah perang.
Negara Yahudi yang diusulkan mencakup Galilea (Celile) bagian timur, dataran pesisir yang membentang dari kawasan Haifa (Hayfa), dan sebagian besar Gurun Negev (Necef). Negara Arab yang diusulkan mencakup sebagian Galilea tengah dan barat, kawasan perbukitan Samaria (Samiriye) dan Yudea (Yahudiye), serta pesisir selatan yang mencakup Gaza (Gazze).
Saat Anda memeriksa bagian pesisir, perhatikan Jaffa (Yafa). Kota ini ditetapkan sebagai enklave milik negara Arab di dalam wilayah pesisir negara Yahudi. Letaknya menunjukkan mengapa membaca peta ini memerlukan lebih dari sekadar mengenali dua blok warna besar.
Yerusalem dan kawasan Betlehem (Beytüllahim) di sekitarnya ditetapkan sebagai corpus separatum, yaitu wilayah internasional tersendiri. Dewan Perwalian PBB akan mengelolanya. Berdasarkan rencana tersebut, kawasan ini tidak akan menjadi bagian dari salah satu negara yang diusulkan. Statusnya merupakan unsur tersendiri dalam pengaturan itu, bersama kedua negara dan uni ekonomi mereka.
Detail yang tidak Anda temukan dalam buku panduan
Bagi Anda yang berkunjung ke Turki (Türkiye), catatan pemungutan suara memberikan kaitan langsung: Turki menolak Resolusi 181. Amerika Serikat dan Uni Soviet mendukungnya. Inggris, pemegang mandat, abstain. Posisi-posisi ini membantu membedakan suara negara yang mengelola wilayah mandat dari suara negara lain yang terlibat dalam keputusan tersebut.
Ketentuan ekonominya menyentuh kehidupan sehari-hari. Saat Anda membeli tiket kereta, mengirim surat, atau menukar uang, Anda menggunakan layanan yang tercakup dalam uni yang diusulkan. Rencana tersebut mencakup uni bea cukai dan sistem mata uang bersama berdasarkan satu nilai tukar. Kereta api, layanan pos, pelabuhan, dan bandara akan beroperasi untuk kepentingan bersama.
Pengaturan internasional untuk Yerusalem mencakup peninjauan setelah sepuluh tahun pertama. Penduduk akan menyampaikan pandangan mereka tentang kemungkinan perubahan melalui referendum. Jadi, usulan tersebut memuat prosedur untuk meninjau kembali tata pemerintahan kota, selain ketentuan untuk membentuknya.
Resolusi 181 juga tetap relevan setelah perang menghalangi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud. Dalam Protokol Lausanne (Lozan) pada 12 Mei 1949, Israel (İsrail), Mesir (Mısır), Yordania (Ürdün), Lebanon (Lübnan), dan Suriah (Suriye) menerimanya sebagai dasar pembahasan persoalan wilayah. Penggunaan resolusi ini kemudian berkaitan dengan perundingan wilayah. Hal itu tidak berarti rencana awal telah dilaksanakan.
Apa hasil Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Keputusan November disusul perang saudara 1947–1948 antara masyarakat Arab dan Yahudi di Palestina di bawah Mandat Inggris. Peralihan menuju dua negara dan Yerusalem internasional yang diusulkan tidak berlangsung sesuai jadwal resolusi. Perang menghalangi pelaksanaan pengaturan itu sebagaimana direncanakan.
Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion menyatakan berdirinya Negara Israel. Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengakui negara baru itu pada hari yang sama. Pada 15 Mei, intervensi militer negara-negara Arab membawa konflik ke tahap perang antarnegara. Rangkaian peristiwa ini membedakan pertempuran di dalam Palestina di bawah Mandat Inggris dari perang antarnegara yang menyusul.
Gencatan senjata 1949 menghasilkan garis penguasaan yang berbeda dari peta pembagian. Israel menguasai sejumlah wilayah yang dialokasikan untuk negara Arab yang diusulkan. Gaza tetap berada di bawah penguasaan Mesir, sedangkan Tepi Barat (Batı Şeria) tetap berada di bawah penguasaan Yordania. Karena itu, membaca peta 1947 sebagai catatan pengaturan wilayah setelah perang berarti mencampuradukkan usulan dengan hasil yang muncul kemudian.
Dampak kemanusiaannya sangat luas. Kajian sejarah UNHCR menyatakan bahwa sekitar 750,000 warga Palestina diusir atau terpaksa melarikan diri dari wilayah yang dikuasai pasukan Yahudi selama pertempuran sebelum dan sesudah berdirinya Israel. Pengungsian ini perlu dibahas bersama keputusan diplomatik dan perubahan wilayah saat menjelaskan tahap konflik Arab-Israel tersebut.
Linimasa
- 15 Mei 1947: PBB membentuk UNSCOP untuk menyelidiki masa depan Palestina.
- 3 September 1947: Laporan UNSCOP menyajikan dukungan mayoritas untuk pembagian dan dukungan minoritas untuk solusi federal.
- 29 November 1947: Majelis Umum mengesahkan Resolusi 181 (II).
- 1947–1948: Pertempuran antara masyarakat Arab dan Yahudi berkembang menjadi perang saudara.
- 14 Mei 1948: David Ben-Gurion menyatakan berdirinya Israel.
- 15 Mei 1948: Negara-negara Arab melakukan intervensi militer, membawa konflik ke tahap perang antarnegara.
- 1949: Perjanjian gencatan senjata menetapkan garis penguasaan yang berbeda dari peta pembagian.
- 12 Mei 1949: Protokol Lausanne menerima Resolusi 181 sebagai dasar perundingan wilayah.
Di mana Anda bisa menemukan PDF rencana pembagian dan memeriksa klaim di Reddit?
Halaman dokumen Resolusi 181 (II) milik PBB menyediakan tautan unduhan bernama ARES181.pdf. Melalui teksnya, Anda dapat memeriksa jadwal yang diusulkan, uni ekonomi, dan pengaturan internasional untuk Yerusalem secara bersamaan.
Jika Anda menemukan diskusi Reddit tentang apakah PBB membagi Palestina, bandingkan rumusannya dengan rekomendasi resolusi untuk menerima dan melaksanakan rencana tersebut. Lalu bandingkan peta usulan dengan hasil pada 1949. Rekomendasi, penafsiran hukumnya yang diperdebatkan, dan pelaksanaannya yang tidak tuntas merupakan persoalan terpisah. Masing-masing didukung oleh bagian yang berbeda dari sejarah ini.
FAQ
Apa tujuan utama Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Tujuannya adalah membentuk negara Arab dan negara Yahudi yang merdeka setelah berakhirnya Mandat Inggris. Keduanya akan terhubung melalui uni ekonomi, sedangkan Yerusalem akan memiliki pemerintahan internasional khusus.
Bagaimana hasil pemungutan suara PBB tentang pembagian Palestina?
Resolusi 181 (II) disahkan pada 29 November 1947. Resolusi ini memperoleh 33 suara mendukung, 13 menolak, dan 10 abstain. Satu anggota tidak ikut memberikan suara.
Apakah peta pembagian menjadi pengaturan wilayah akhir?
Tidak. Perang menghalangi pelaksanaannya sebagaimana direncanakan. Pada saat gencatan senjata 1949, Israel menguasai sejumlah wilayah yang dialokasikan untuk negara Arab yang diusulkan. Mesir menguasai Gaza dan Yordania menguasai Tepi Barat.
Di mana PDF Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Halaman dokumen PBB untuk Resolusi 181 (II) menyediakan tautan ke ARES181.pdf. Dokumen ini memuat resolusi yang mengusulkan pembagian dengan uni ekonomi dan tata pemerintahan internasional untuk Yerusalem.
Sumber
- Perserikatan Bangsa-Bangsa — Resolusi Majelis Umum 181 (II) un.org
- Wikipedia — Komite Khusus PBB untuk Palestina en.wikipedia.org
- Wikipedia — Rencana Pembagian Palestina oleh PBB en.wikipedia.org
- Oxford Bibliographies — Rencana Pembagian Palestina oleh PBB dan Hukum Internasional academic.oup.com
- Arsip Nasional Amerika Serikat — Peringatan 50 Tahun Negara Israel archives.gov
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kantor Sejarawan — Perang Arab-Israel 1948 history.state.gov
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kantor Sejarawan — Pembentukan Israel, 1948 history.state.gov
- UNHCR — Keadaan Pengungsi Dunia 2000, Bab 1 unhcr.org
FAQ
Apa tujuan utama Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Tujuan utamanya adalah membentuk negara Arab dan negara Yahudi yang merdeka setelah berakhirnya Mandat Inggris. Keduanya akan terhubung melalui uni ekonomi, sedangkan Yerusalem berada di bawah pemerintahan internasional khusus.
Bagaimana hasil pemungutan suara PBB tentang pembagian Palestina?
Resolusi 181 (II) disahkan pada 29 November 1947 dengan 33 suara mendukung, 13 menolak, dan 10 abstain. Satu anggota tidak ikut memberikan suara.
Apakah peta pembagian 1947 menjadi pengaturan wilayah akhir?
Tidak. Perang menghalangi pelaksanaannya sebagaimana direncanakan. Gencatan senjata 1949 menghasilkan garis penguasaan yang berbeda dari batas pembagian yang diusulkan.
Di mana Anda bisa menemukan PDF Rencana Pembagian Palestina oleh PBB?
Halaman dokumen PBB untuk Resolusi 181 (II) menyediakan tautan unduhan PDF bernama ARES181.pdf.
Image: UN Palestine Partition Versions 1947.jpg — Zero0000A/RES/181(II), Public domain
